Minggu, 10 Mei 2015

Menolak Lupa: Tragedi Mei 1998

Kita tengah disodori calon presiden yang membawa catatan hitam peristiwa Mei 1998. Keji, kejam dan brutal sekali Jakarta kala itu. Hampir 16 tahun tragedi itu lewat, seiring waktu sebagian kita mungkin lupa, tapi sebagian yang lain, terutama para korban, mungkin hingga kini masih harus berjuang melawan trauma. Penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran yang sampai sekarang belum jelas siapa di belakang itu semua. 

Dua nama yang dianggap paling berperan: Prabowo & Wiranto. Kini, ditengah ketidakpastian hukum atas tragedi itu, mereka berdua justru maju menjadi Calon Presiden dengan tunggangan politik masing- masing.

Rasanya, ragu untuk memilih mereka jika peran mereka kala itu belum diadili. Sebagus apapun mereka bersalin rupa, sepanjang belum diungkap peran dan tanggung jawab mereka, Prabowo dan Wiranto tetap akan jadi bagian dari peristiwa berdarah yang membunuh empat demostran dari mahasiswa Universitas Trisakti itu. Saya bukan bermaksud mendiskreditkan kedua tokoh ini, pun tidak pula menjadi bagian praktik cacat demokrasi yang menyerang personal dan dosa masa lalu. I am no one. Tanpa afiliasi pada kelompok tertentu. Saya (mungkin) hanya mencoba menjadi corong dari suara yang tak bergema, suara mereka yang kehilangan harapan akan keadilan.

Harian Umum Kompas edisi 25 Agustus 1998 menjadikan pemberhentian Prabowo dari Militer sebagai berita utama. Bagi beberapa pihak mungkin pemberhentian itu adalah jawaban atas rasa gelisah yang disebabkan dugaan penculikan demonstran Mei 1998 oleh Prabowo. Namun, sulit memungkiri bahwa hal tersebut tidak serta merta menghapus sangkaan yang kadung melekat padanya. Ia tidak pernah diadili, disidangkan ataupun divonis apapun atas itu. Termasuk pula Wiranto, yang saat Mei 1998 justru meninggalkan Jakarta menuju Malang, ditengah kekacauan dan kerusuhan melanda Ibukota.

Saat itu, rezim yang berkuasa memang sangat represif. Manuver politik tangan besi ala Soeharto telah membungkam segala suara kebebasan dan kebenaran. Bila disebutkan bahwa Prabowo dan Wiranto hanya korban politik sebagai aparat yang menjalankan perintah. Maka tugas besar negeri ini adalah mengungkap siapa dalang besar pencetus keputusan yang kontraproduktif dengan prinsip hak asasi manusia itu. Mereka harus diseret ke muka hukum beserta semua pelaku dengan alasan apapun. Termasuk Prabowo dan Wiranto. Sebab, inilah kesempatan dan jalan bagi mereka untuk menjawab segala sangkaan yang telah hampir 16 tahun ditujukan ke mereka.

Prabowo dan Wiranto, bagaimanapun, adalah bagian dari rezim orde baru yang memainkan peran penting di panggung besar kala itu. Mereka sebagai pribadi atau sebagai tokoh tidak bisa dilihat secara terpisah. Mereka membawa etika sebagai pejabat publik yang harus mampu menjawab semua sangkaan atau tuduhan dosa masa lalu sebagai syarat untuk dapat diterima oleh kaum yang menolak lupa. Tunggangan politik mereka kini, memang membawa harapan, terutama Prabowo dengan program kerakyatan yang ingin kembali me-macanasia-kan Indonesia. Namun, maju kembali ke panggung negeri sebagai politisi tentu akan lebih etis bila terlebih dahulu mereka didudukkan untuk diadili.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar