Minggu, 13 April 2014

TUGAS 1( ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI )



PENGRTIAN HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI )

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untukIntellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

BADAN KHUSUS YANG MENANGNI HAK KEKAYAAN INTLEKTUAL DUNIA

Badan tersebut adalah World Intellectual Property Organization(WIPO), suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan diratifikasinya Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

SISTEM HAKI

Sistem HKI merupakan hak privat (private rights). Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftar karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

PRISIP-PRINSIP HAK KEKEYAAN INTLEKTUAL

1.Prinsip Ekonomi

Prinsip Ekonomi yakni,hak intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang dieksperesikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan bagi pemilik yang bersangkutan.

2.Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan yakni,dalam menciptkan sebuah karya atau orang yang berkerja dengan suatu hasil dari kemampuan intlektual dalam ilmu pengetahuan,seni,dan sastra yang mendapat perlindungan  dalam pemiliknya.

3.Prinsip Kebudayaan

Prinsip social yakni,yang mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, artinya hak yang diakaui oleh hokum dan telah diberikan kepada invidu merukan satu kesatuan sehingga perlindunngan yang diberikan berdasarkankesemimbangan kepentingan individu masyarakat.

KLASIFIKASI HAK KEKAYAAN ITELEKTUAL

Berdasrakan WIPO hak atas kekayaan intlektual dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegrtian Terkait Tentang hak Cipta.

10.Pelaku

2.Hak Kekayaan industry

Dimana hak kekayaan industry menagtur segala sesuatu yang mengatur segala tentang kekayaan industry yang berdasarkan kovensasi paris mengenai perlindungan hak kekayaan industry tahun 1883 yang telah diamademan pada tanggal 2 februari, meliputi :

1.Paten
2.Merek
3.Varietas Tanaman
4.Rahasia Dagang
5.Desain Industry
6.Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu

PATEN

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

PATEN INVENTOR

inventor adlah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang mengahsilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hal tersebut dari pemilik paten pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Pengertian dan Dasar Hukum


1.Hak prioritas
2.Hak eklsusif
3.Hak Pemegang Paten
4.Lisensi
5.Lisensi Wajib
6.peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten

 Lingkup Paten

1.Paten Sederhana
2.Paten Dari Beberapa Invensi dan
3.Invensi Yang Tidak Dapat Diberikan Hak Paten
4.Jangka waktu perlindungan Paten

 MEREK

Merek adalah suatu “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

MEREK DAGANG

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
 

FUNGSI MEREK

Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa  orang
secara bersama-sama atau  badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan  menyebut mereknya;
Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

 DESAIN INDUSTRI

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

DASAR PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mulai berlaku sejak 20 Desember 2000

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

 RAHASIA DAGANG

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan bisnis namun mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.
Pengertian dan Dasar Hukum
1.Rahasia Dagang
2.Dasar perlindungan rahsia dagang
3.Lisensi
4.Pengalihan

Lingkup Rahasia dagang
- Subjek ( pemegang )hak atas rahasia Dagang
- Perlindungan atas rahasia dagang

Hak Pemilik ( pemegang ) Rahasia Dagang
-Pelanggaran dan sanksi
-Permohonan Pencatatan Rahasia Dagang

DASAR PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG

Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.



HAKI DALAM INDUSTRI KREATIF INDONESIA SAAT INI

Microsoft Kemenparekraf Kembangkan Industri Kreatif

Microsoft sepakat menjalin kerja sama dengan kementrian parawisata dan ekonomi kreatif ( Kemenprakraf ) untuk mengembangkan program dalam rangka memeajukan industry Indonesia.
Kedua pihak menadatangani nota kesapakatan yang dilakukan oleh sekretaris jendral kemenparekraf Ukus Kuswara dan direktur Utama Microsoft Indonesia Andreas yang disaksikan Menteri Parawisata dan Ekonomi kreatif Mari Eka Pangestu dijakarta,rabu.”kesepakatan ini strategis,memberi kesepakatan kepada Indonesia untuk meningkatan kemampuan sumber daya manusia ( SDM ) parawisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi tantangan era digital yang makin mendominasi duni. Kita punya banyak orang kreatif ( OK ) dahsyat,dan mereka harus unggul dalam menghadapi persaingan diera digital.” Kata Mari Eka Pangestu usai menyasikkan menyaksikan penandatangan nota kesepahaman itu.

Menurut menteri,pondasi daya saing sector para wisata dan ekonomi kreatif mempunyai kesamaan yaitu kulitas Sumber Daya Manusai ( SDM )yang bertumpu pada orang kreatif. Ibaratnya dua sisi mata uang yang tidak bias dipisahkan kata menteri tersebut. Menteri mengatakan dari sudut pandang daya saing nasional, Indonesia telah membuat langkah besar  daam beberapa tahun terakhir berkat pembangunan infrastrukur yang luas. Namun  kami percaya teknologi inofasi  dan industri kreatif  adalah katalis yang akan mendorong indonesia menjadi negar maju. Kemitraan ini merupakan langkah besar besar untuk mengembangkan kreatifitas indonesia saat ini.

Melalui kerja sama itu, Kemenparekraf akan mendukung program-progra Micrisoft mengenai perlindungan hak cipta industri kreatif khususnya untuk sub_industri yang bersangkutan  dengan pengembangan piranti lunak dan ilmu penegetahuan dan teknologi ( IPTEK ).

Perlidungan hak cipta  penting untuk menumbuhkan  daya kreasi masyarakat melalui kerja sama itu Microsoft akan mendukung Program Industri Kreatif Itu ujarnya. Dengan Penedatangan nota kesepahaman dengan United In Deversity ( UID ) pada Oktober 2013, Microsoft terus melanjutkan komitmen dalam megembangkan inovasi diindonesia kata Andreas.

Contoh Kasus HAKI

Pembajakan Musik Bunuh Kreatifitas Anak Bangsa

Dewi Widya Ningrum –detik net jakarta pembajakan dibidang musik dan lagu makin memperthatikan, terlebih saat ini semakin mudah mendisribusikan  lagu lewat industri. Bahkan penegakan UU hak cipta masih jauh yang diharapkan. Disisi lain setiap pemilik hak cipta berhak mendapatkan perlindungan  untuk setiap karyanya. Persoalan inilah yang kemudia diangkat menjadi bahan perbincangan  hangat dalam diskusi “ pelanggaran hak cipta dan penyebar luaskan musik MP3 melaui Internet. Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua persatua Artis Penyanyi , Pecita lagu dan Penata musik indonesia yang sudah sangat primitif” Bayangka saja lagu kepala negara saja yaitu presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) tidak bisa dijaga oleh Institusi Hukum. Darma Menjelaskan.

Mewakili PAPPRI,Dharma mengku sudah mengadakan pertemuan dengan SBY dan membicarakan masalah pembajakan musik ini. SBY sendiri, lanjut dharma, sangat concern  dengan kasus  pembajakan musik di Indinesia. Pasalanya ada bebera kalnagn industri musik  yang tidak mau transparan dalam pemberian royalty. Hal ini dikarenakan sistem kontrolnya tidk berjalan. Parahnya lagi, ada industri yang tidak mau dikontrol. Padahal jelas-jelas mereka juga dirugikan kalau begini terus industri musik akan mati, ujarnya dharma.

REFRENSI :

http://www.investor.co.id/home/microsoft-kemenparekraf-kembangkan-industri-kreatif/79929
http://119.252.161.174/lisensi-rahasia-dagang/




Minggu, 09 Maret 2014

WAJAH HUKUM EKONOMI INDONESIA

         Dalam memberikan pengertian hukum, para ahli sarjana ilmu hukum melihat dari berbagai sudut yang berlainan dan titik beratnya. Berbeda-bedaantarasatuahlidengan yang lainnya, karena itu tidak ada kesatuan atau kesergam tentang defisi hukum, antara lain di bawahini :

·  Van kan
Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalammasyarakat.

·   Utrecht
Hukum merupakan himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

·   WiryonoKusumo
Hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggaran yang umumnya dikenakan sanksi.

Walaupun di antara para ahli ilmu hukum belum terdapat suatu kesatuan mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur-unsuryaitu :

1.    Perturan mengenai tingkahl aku manusia dalam pergaulan masyarakat
2.    Peraturanitubersifatmengikatdanmemaksa
3.    Peraturanitudiadakanolehbadan-badanresmi
4.    Pelanggaranterhadapperaturantersebutdikenakansanksiyang tegas.

Tentang tujuan dari pada hukum terdapat beberapa pendapat para ahli ilmu hukum yang mendefinisikan tujuan hukum antara lain.

Van Kan
Tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan perdamaian. Dengan adanya peraturan hukum orang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan melindungi kepentingannya dengan tertib, dengan pemikiran akan tercapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Wirjono Prodjodikoro
Tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagian dan ketertiban dalam masyarakat.

II. HukumEkonomi

          Ilmu ekonomi menurut M. Manulang merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran.Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

     Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa hukum ekonomi merupakan penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek, sebagaiberikut.

1.   Aspek peraturan usaha-usaha pembanguna nekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan
2.   Aspekpengaturanusaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secaramerata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menimati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan suumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut.

     Hukumekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

a) Hukum ekonomi pembangunan yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.
b)  Hukum ekonomi sosial menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dengan martabat kemanusian (HAM) manusia Indonesia.

       Rochmat Soemitro memberikan definisi, hukum ekonomi merupakan sebagian keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personafikasi dari masyarakat yang mengatu rkehidupan ekonomi di mana saling berhadapan kepentingan masyarakat.
      
          Sunaryati Hartono menyatakan hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukumsecara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.

          Dasar ekonomi tersebar dalam berbagai peraturan-peraturan peundang-undangan yang bersum berpadaPancasila dan UUD 1945, serta menganut asas hukum ekonomi yaitu :

1.     Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME
2.    Asas manfaat
3.    Asas Demokrasi Pancasila
4.    Asasa dildan merata
5.    Asas kesimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan
6.    Asas hukum
7.    Asas kemandirian
8.    Asas keuanghan
9.    Asasi lmu pengetahuan
10. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinam bungan dalam kemakmuran rakyat
11.  Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
12. Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan

Dalam praktek pergaulan masyarakat dengan semakin terbuka dunia dengan adanya era globalisasi makadasar-dasar hukum ekonomi tidak hanya bertempuh pada hukum nasional suatu negara, tetapi akan mengikuti hukum internasional. Era globalisasi membuat dunia menjad isatu, sehingga batas-batas negara dalam pengertian ekonomi dan hukum menjadi kabur.

Dunia bergerak kearah satu dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tentan gapa yang berkembang di internasional menjadi penting untuk dijadikan dasar-dasar hukumekonomi. Indonesia merupakan bagian dari anggota masyarakat dunia yang tidak dapat lagi mengabaikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pasar bebas, ketentuan GATT, WTO, dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

Menjadi sangat penting pula untuk dipahami bahwa pengertian “management accros border” tidakakan dapat dibendung. Di mana akan bergerak kearah satu pemahaman tentang bagaimana meratakan ekonomi dunia.Negara-negara yang mengasingkan diri karena berbagai pertimbangan dengan sendirinya karena proses waktu akan tinggal dari negara lainnya.

III. Kaidah/Norma

          Dalam kehidupan bermasyarakat setiap subyek hukum baik orang maupun badan hukum selalu berhadapan dengan berbagai aturan maupun norma, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Aturan atau norma sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar hubungan antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib danberjalan lebih baik. norma merupakan aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, dimana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam lingkungan masyarakatnya sehingga memungkinkan sesorang bisa menentukan terlebih dahulu bagaimana tin dakan sesorang itu untuk dinilai orang lain. Oleh karena itu, norma adalah suatu criteria bagi orang lain untuk menerima atau menolakperilaku seseorang. Didalam kehidupan bermasyarakat, norma yang berlaku dapat dilihat dari beberapa norma yang diterapkan di lingkungan masyarakat itu sebagai aturan yang mempengaruhi tingkah lakumanusia yaitu sebagaiberikut.

1.     Norma Agama, merupakan peraturan yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang diperoleh dari Tuhan YME, bersifat umum dan universal, apa bila dilanggar maka mendapat sanki hukum yang diberikanTuhan YME.
2.    Norma Kesusilaan, merupakana turan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia itu sendiri, bersifat umum dan universal, apa bila dilanggar setiap manusia tersebut menyesalkan dirinya sendiri.
3.    Norma Kesopanan, merupakan aturan hidup yang timbul dari pada pergaulan manusia, berupa suatu tatanan pergaulan masyarakat, apabila dilanggar oleh setiap anggota masyarakat akan dicela/diasingkan oleh masyarakat setempat.
4.    Norma Hukum, merupakan aturan yang bersifat mengikat pada setiap orang yang pelaksanaany adapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan masyarakat.

Sumber: http://didienendyan.blogspot.com/

Minggu, 19 Januari 2014

BAB 12 PERKEMBANGAN KOPERASI


    Sejak pemerintahan Belanda telah mulai diperkenalakan koperasi, Pelopor dari koperasi itu sendiri adalah Drs. Moehammad Hatta atau Bung Hatta sang Proklamator Kemerdekaan Koperasi Indonesia. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melaluI.


Kongres Koperasi di Tasikmalaya.

Kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi. Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi.

Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program  yaitu :

Program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD
Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya, dan
Perusahaan baik milik negara maupun swasta dalam koperasi karyawan. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya.
Selama ini koperasi dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Sebagai contoh sebagian besar KUD sebagai koperasi program di sektor pertanian didukung dengan program pembangunan untuk membangun KUD.


Disisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian untuk swasembada beras seperti yang selama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh).
Sehingga nasib koperasi harus memikul beban kegagalan program, sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk para peneliti dan media masa. Dalam pandangan pengamatan internasional Indonesia mengikuti lazimnya pemerintah di Asia yang melibatkan koperasi secara terbatas seperti disektor pertanian.

Potret Koperasi Indonesia

Sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Corak koperasi Indonesia adalah koperasi dengan skala sangat kecil. Satu catatan yang perlu di ingat reformasi yang ditandai dengan pencabutan Inpres 4/1984 tentang KUD telah melahirkan gairah masyarakat untuk mengorganisasi kegiatan ekonomi yang melalui koperasi.

Pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudah ke luar dari kungkungan pengalaman tersebut. Jika semula ketergantungan terhadap captive market program menjadi sumber pertumbuhan, maka pergeseran ke arah peran swasta menjadi tantangan baru bagi lahirnya pesaing-pesaing usaha terutama KUD. Meskipun KUD harus berjuang untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, namun sumbangan terbesar KUD adalah keberhasilan peningkatan produksi pertanian terutama pangan, disamping sumbangan dalam melahirkan kader wirausaha karena telah menikmati latihan dengan mengurus dan mengelola KUD. posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif.

Pada akhir-akhir ini posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa sebesar 46% dari KSP/USP dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi.

 
Memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa sebesar 46% dari KSP/USP dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi.

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah.
Koperasi di Indonesia pada saat ini sudah mengalami kemajuan salah satunya dengan program KUR atau Kredit Usaha Rakyat melalui Kementrian Koperasi dan UKM untuk membangun sumber daya ekonomi masyarakat dan membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya agar lebih maju dan lebih baik lagi.

(sumber : http://herdy92.wordpress.com/2012/10/08/perkembangan-koperasi-indonesia/)

Bagaimana cara agar koperasi dapat maju dan berkembang di negara berkembang?

Caranya agar koperasi berkembang di negara berkembang, contohnya saja di Indonesia adalah yakni :

a) Dengan belajar cara kepengurusan koperasi yang telah berkembang pesat di negara-negara maju
b) Harus memiliki kerjasama yang seimbang dan baik antara pemerintah dengan masyarakat (terutama dengan para anggota koperasi)
c) Memanfaatkan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan koperasi itu sendiri, yakni dengan penggunaan teknologi dan informasi yang berkembang saat ini
d) Membangun dan mengembangkan sumberdaya ekonomi masyarakat dalam pengembangan usaha-usahanya (baik usaha kecil menengah-usaha menengah atas) agar lebih maju dan lebih baik lagi.

BAB 11 PERANAN KOPERASI


Berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar diklasifikasikan menjadi 2 macam :

1.  Pasar dengan persaingan sempurna (perfect competitive market).
2.  Pasar dengan persaingan tak sempurna (imperfect competitive market),

yaitu : · Monopoli
          · Persaingan Monopolistik (monopolistik competition)
          · Oligopoli

PERANAN KOPERASI DI BERBAGAI KEADAAN PERSAINGAN

1. Peranan Koperasi dalam Persaingan Sempurna (perfect competitive market)

Suatu pasar disebut bersaing sempurna jika terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pun dari mereka dapat mempengaruhi harga yang berlaku, barang dan jasa yang dijual di pasar adalah homogen, terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna, setiap produsen maupun konsumen mempunyai kebebasan untuk keluar-masuk pasar; setiap produsen maupun konsumen mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar meliputi perubahan harga, kuantitas dan kualitas barang dan informasi lainnya, tidak ada biaya atau manfaat eksternal berhubungan dengan barang dan jasa yang dijual di pasar.

Ciri-ciri pasar persaingan sempurna :

- Adanya penjual dan pembeli yang sangat banyak
- Produk yang dijual perusahaan adalah sejenis (homogen)
- Perusahaan bebas untuk mesuk dan keluar
- Para pembeli dan penjual memiliki informasi  yang sempurna

2. Koperasi dalam Pasar Monopolistik

Pasar monopoli (dari bahasa Yunani: monos, satu + polein,menjual) adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis.

Ciri-cirinya :

 
    Banyak pejual atau pengusaha dari suatu produk yang beragam
    Produk yang dihasilkan tidak homogen
    Ada produk substitusinya
    Keluar atau masuk ke industri relatif mudah
    Harga produk tidak sama disemua pasar, tetapi berbeda-beda sesuai dengan keinginan penjualnya

3. Koperasi dalam Pasar Monopsoni

Ciri-ciri pasar monopsoni

Terdapat banyak penjual tetapi hanya ada satu pembeli
Kondisi Monopsoni sering terjadi didaerah-daerah Perkebunan dan industri hewan potong (ayam), sehingga posisi tawar menawar dalam harga bagi petani adalah nonsen. Salah satu contoh monopsoni juga adalah penjualan perangkat kereta api di Indonesia. Perusahaan Kereta Api di Indonesia hanya ada satu yakni KAI, oleh karena itu, semua hasil produksi hanya akan dibeli oleh KAI.
Apabila seorang pengusaha membeli suatu faktor produksi secara bersaing sempurna dengan pengusaha lain,maka ia secara perorangan tidak bisa mempengaruhi harga dari faktor produksi itu.

4. Koperasi dalam Pasar Oligopoli
Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Dua strategi dasar untuk Koperasi dalam pasar oligopoli yaitu strategi harga dan non harga.

Jenis-jenis pasar Oligopoli:

1. Pasar oligopoli murni.
    Barang yang diperdagangkan sama fisiknya (identik), hanya berbeda merknya saja.
 2. Pasar oligopoli dengan pembedaan (differentiated oligopoly).
Barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Perusahaan mengeluarkan beberapa    produk untuk piihan konsumen.

Ciri-ciri pasar Oligopoli:

1. Terdapat banyak pembeli di pasar.
2. Hanya ada beberapa perusahaan(penjual) yang menguasai pasar.
3. Umumnya adalah penjual-penjual (perusahaan) besar yang memiliki modal besar saja (konglomerasi).

(sumber : http://nadirawidyawijaya.blogspot.com/2012/11/peranan-koperasi_839.html)

Sejauh mana koperasi berperan aktif di pasar persaingan sempurna, monopolistik, monopsoni, dan oligopoli?
1. Pada pasar persaingan sempurna : dimana biaya produksi akan dapat diminimumkan berdasakan skala ekonomi, baik sebagai koperasi produsen maupun sebagai koperasi konsumen
2. Pada pasar monopolistik : disini koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan yang dihasilkan oleh pengusaha lain, jika koperasi ingin memaksimumkan keuntungannya di dalam pasar ini. Hal tersebut dikarenakan diferensiasi produk yg ada di pasar monopolistic.
3. Pada pasar monopsoni : koperasi berperan sebagai pembeli tunggal atas barang atau jasa di dalam pasar, sama halna dengan pengusaha yang berkecimpung di dalam pasar ini, dan tidak bisa mempengaruhi harga.
4. Pada pasar oligopoli : di pasar oligopoli ini koperasi berperan sebagai pengecer (retailer), karena untuk terjun ke pasar diperlukan modal yang tinggi

BAB 10 EVALUASI KEBERHASILAN KOPERASI DILIHAT DARI SISI PERUSAHAAN



 A. Efisiensi Perusahaan Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang di landasi dengan kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal. Oleh karena itu koperasi tidak boleh terlepas dari ukuran efisiensi bagi usahanya, meskipun tujuan utamanya melayani anggota.
Ukuran kemanfaatan ekonomis adalah adalah manfaat ekonomi dan pengukurannya di hubungkan dengan teori efisiensi, efektivitas serta waktu terjadinya transaksi atau di perolehnya manfaat ekonomi.

Efesiensi adalah penghematan input yang di ukur dengan caramembandingkan input anggaran atauseharusnya (Ia) dengan input realisasi atau sesungguhnya (Is), jika Is < Ia di sebut (Efisien).

Efesiensi koperasi adalah suatu teori yang membahas tentang suatu hasil yang sesuai dengan kemauan dan harapan yang akan membuahkan hasil maksimal.Di hubungkan dengan waktu terjadinya transaksi/di perolehnya manfaat ekonomi oleh anggota dapat di bagi menjadi dua jenis manfaat ekonomi yaitu :

(1) Manfaat ekonomi langsung (MEL) adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung di peroleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya

(2) Manfaat ekonomi tidak langsung (METL). adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi di peroleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan/pertanggung jawaban pengurus & pengawas,

 Yakni penerimaan SHU anggota.

Manfaat ekonomi pelayanan koperasi yang di terima anggota dapat di hitung dengan cara sebagai berikut: TME = MEL + METL MEN = (MEL + METL) BA
Bagi suatu badan usaha koperasi yang melaksanakan kegiatan serba usaha (multipurpose), maka besarnya manfaat ekonomi langsung dapat di hitung dengan cara sebagai berikut : MEL = EfP + EfPK + Evs + EvP + EvPU METL = SHUa Efisiensi Perusahaan.

Badan Usaha Koperasi:

1. Tingkat efisiensi biaya pelayanan BU ke anggota (TEBP) = Realisasi Biaya pelayanan Anggaran biaya pelayanan = Jika TEBP < 1 berarti efisien biaya pelayanan BU ke anggota 2. Tingkat efisiensi biaya usaha ke bukan anggota (TEBU) = Realisasi biaya usaha Anggaran biaya usaha Jika TEBU < 1 berarti efisien biaya usaha

2. Efektivitas Koperasi Efektivitas adalah pencapaian target output yang di ukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (Oa), dengan output realisasi atau sungguhnya (Os), jika Os > Oa di sebut efektif.

Rumus perhitungan Efektivitas koperasi (EvK) :
EvK = Realisasi SHUk + Realisasi MEL
Anggaran SHUk + Anggaran MEL = Jika EvK >1, berarti efektif

C. Produktivitas Koperasi

Produktivitas adalah pencapaian target output (O) atas input yang digunakan (I), jika (O>1) disebut produktif.
Rumus perhitungan produktivitas perusahaan koperasi :
PPK = S H U X 100%
Modal koperasi
= Rp. 102,586,680 X 100%
Rp. 118,432,448
= Rp. 86.62
Dari hasil ini dimana PPK > 1 maka koperasi ini adalah produktif.

RENTABILITAS KOPERASI
Untuk mengukur tingkat rentabilitas koperasi KSU SIDI maka digunakan rumus perhitungan sebagai berukut:
Rentabilitas = S H U X 100%

AKTIVA USAHA
= Rp. 102,586,680 X 100%
Rp. 518,428,769
Rp. 19.79 %
Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa setiap Rp.100,- aktiva usaha mampu menghasilkan sisa hasil usaha sebesar Rp.19.79,-. Hal ini berarti koperasi KSU SIDI Sanur mampu mengembangkan usahanya dengan baik kea rah yang meningkat.

D. Analisis Laporan Koperasi

Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi. Laporan Keuangan Koperasi berisi

(1) Neraca,
(2) perhitungan hasil usaha (income statement),
(3) Laporan arus kas (cash flow),
(4) catatan atas laporan keuangan
(5) Laporan perubahan kekayaan bersih sbg laporan keuangan tambahan.
Perhitungan hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada perhitungan hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang di terima oleh anggota dan bukan anggota.
Laporan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Dalam hal terjadi penggabungan dua atau lebih koperasi menjadi satu badan hukum koperasi, maka dalam penggabungan tersebut perlu memperhatikan nilai aktiva bersih yang riil dan bilamana perlu melakukan penilaian kembali. Dalam hal operasi mempunyai perusahaan dan unit-unit usaha yang berada di bawah satu pengelolaan, maka di susun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan.

(sumber : http://gabyclarasintapw.blogspot.com/2012/11/ix-evaluasi-keberhasilan-koperasi_7.html)

Apa hubungan efektifitas koperasi dengan produktifitas koperasi dalam mencapai keberhasilan?
Hubungannya adalah apakah pencpaian target sudahh tercapai atau sebaliknya.