Minggu, 30 Juni 2013

BAB 10 INVETASI DAN PENANAMAN MODAL

INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

Penanaman modal merupakan lengkah awal kegiatan peroduksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnyapertumbuhan ekonom, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha mencapai iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang di tuju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investor asing. Demikian pula halnya Indonesia.
Perbaikan iklim penanaman modal tak henti-hentinya dilakukan, terutama sejak awal pelita IV atau tepatnya 1984. Melalui berbagai paket kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dilakukan penyederhanaan mekanisme perijinan, penyederhanaan tata cara impor barang modal, pelunakan syarat-syarat investasi, serta perangsangan investasi untuk sektor-sektor dan di daerah-daerah tertentu. Dewasa ini kesempatan berinvestasi di Indonesia semakin terbuka, terutama bagi penanam modal asing. Di samping dalam rangka menarik investasi langsung, keterbukaan ini sejalan pula dengan era perdagangan bebas yang akan dihadapi mulai tahun 2020 kelak.
PEMBETUKAN MODAL DOMESTIK BRUTO 

Pembentukan modal tetap domestik bruto mencakup pengadaan, pembuatan atau pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal yang di beli atau dibuat sendiri adalah barang tahan lama yang digunakan untuk produksi dan biasanya berusia pakai satu tahun atau lebih .
Pembentukan modal tetap domestik bruto dibedakan atas :
1.  Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi

2. Pembentukan modal tetap berupa mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan, baik yang berasal dari impor maupun hasil produksi dalam negeri.

KESENJANGAN REALISASI INVESTASI

Masalah yang timbul dalam peraturan investasi swasta di tanah air bukan semata-mata 

persoalan ketimpangan sektoral dan regional. Akan tetapi juga masalah kesenjangan antara rencana yang di setujui dengan realisasi investasi. Data-data mengenai perkembangan investasi yang mengesankan sebagaimana di paparkan di pepan, harus di cerna secara hati-hati dan arif. Data-data itu barulah sekedar informasi tentang rencana investasi yang pemohonnya di setujui, belum menggambarkan realisasi investasinya sendiri. Dalam kenyataan, tidak semua rencana investasi yang sudah di setujui itu akhirnya benar-benar di realisasi oleh sang investor pemohon.

RESIKO
Selain dapat menambah penghasilan seseorang, investasi juga membawa risiko keuangan jika investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah faktor keamanan (baik dari bencana alam atau diakibatkan faktor manusia), atau ketertiban hukum.

KEBIJAKAN INVESTASI
Setiap penanam modal berhak mendapatkan :
  1. Kepastian hak, hukum dan perlindungan
  2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang di jalankan
  3. Hak pelayanan
  4. Berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap penanam modal berkewajiban :
  1. Meningkatkan kompetansi tenaga kerja melalui pelatihan kerja
  2. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
  3. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
  4. Menyampaikan LKPM
  5. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal

Setiap penanam modal bertanggung jawab :
  1. Menjamin tersedianya modal
  2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban
  3. Menciptakan iklim usaha secara sehat
  4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
  5. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan pekerja
  6. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan


sumber : KAPITA SELEKTA EKONOMI INDONESIA_ Drs.Soetrisno P.H_Andi Offset
PEREKONOMIAN INDONESIA_ERLANGGA

BAB 9 MASALAH-MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

Maslah-masalah pokok perekonomian indonesia.
A.     Politik.

1.      Konstitusi.

o   Sejak diumumkannya pemberlakuan UUD-RI  yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia telah melakukan tiga kali penggantian konstitusi, Konstitusi UUDs (semen-tara) 1945, konstitusi UUDs RIS, dan konstitusi UUDs 1950, kemudian melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 (tidak lagi tercantum istilah ‘sementara’).  Sementara itu terhadap pelaksanaan berbangsa dan bernegara yang didasarkan atas UUDs 1945/UUD 1945 tanpa perlu menambah, mengurangi, ataupun mengubah pa-sal/pasal-pasal dimungkinkan untuk terjadinya interpretasi yang berbeda antara rezim pemerintahan yang satu dengan rezim pemerintahan yang lainnya. Di era yang berbeda terjadi perbedaan ‘wajah’ pelaksanaan berbangsa dan bernegara di atas UUD yang sa-ma, UUD 1945.

Empat kali amandemen yang dilakukan MPR (1999, 2000, 2001, 2002), terus menuai kontroversi. Kini, terhadap UUD 1945 Amandemen IV, opini masyarakat terbelah. Pertama, yang tidak mengakui keabsahan UUD 1945 Amandemen IV, mereka tetap menganggap UUD 1945 masih berlaku. Kedua, yang tidak puas atas produk Amande-men IV dan menghendaki penyempurnaan melalui Amandemen V, Ketiga, yang meng-hendaki agar UUD 1945 Amandemen IV dipraktekkan untuk periode waktu tertentu yang apabila terbukti masih perlu disempurnakan, baru dilakukan Amandemen V. Ke-empat, yang menghendaki masuknya kembali 7-anak kalimat yang tercantum dalam Piagam Jakarta ke dalam Pembukaan UUD. Kelima, yang menghendaki perombakan total batang tubuh UUD 1945 dengan membuat yang baru sama sekali. Mereka bera-lasan, UUD 1945 original adalah UUD sementara dan bersifat darurat.
Bagaimana menyikapi fenomena tersebut di atas?

o   Benarkah konstitusi Indonesia menganut ‘sistem presidensial kuasi parlementer’ dan sistem ‘soft bikameral’? Apa dampak dari pilihan semacam itu (keuntungan dan/atau kerugian)?

o   Referendum/Plebisit pernah dilaksanakan di Irian Barat (sekarang Papua) dan Timor Ti-mur (sekarang Timor Leste). Mengapa istilah referendum/plebisit sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, di samping pemilu, tidak ada dalam konstitusi?

o   Lembaga Trias Politika (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) adalah lembaga kepercayaan publik oleh karenanya dijuluki sebagai lembaga “Terhormat”. Anggota lembaga “Ter-hormat” otomatis menyandang sebutan “Yang Terhormat” atau Yang Mulia” (keperca-yaan adalah kehormatan / mulia). Keberhasilan KPK membongkar kasus korupsi sejum-lah anggota Yang Terhormat DPR, menjawab keraguan publik akan integritas lembaga tersebut. Kriteria anggota ternyata tidak terletak pada dipenuhinya syarat sehat jasma-ni/rohani, kelakuan baik (dari kepolisian), fotocopy ijazah, dll. Prosedur yang berlaku ternyata tidak untuk menseleksi calon berdasarkan integritas moral dan wawasan.

o   “Hak prerogatif”, kini menjadi ungkapan umum, bisa dan biasa digunakan oleh siapa saja, presiden, menteri, dirjen, direktur departemen, bahkan pun pimpinan swasta. “Hak prerogatif” menjadi semacam alat untuk melegitimasi keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Apa makna sesungguhnya hak prerogatif?

2.      Pemerintahan.

o   Dunia yang sedang berubah. ‘Warna’ politik luar negeri yang bagaimana yang diperlu-kan Indonesia? (Bebas & aktif, condong ke Barat, condong ke Asia, atau condong ke Ti-mur Tengah/Islam).

o   Dalam nuansa desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah, bagaimana posisi de-partemen / kementerian (menteri dipilih presiden) terhadap provinsi / kabupaten / kota (Gubernur / Bupati / Walikota, dipilih rakyat). Bagaimana posisi Gubernur terhadap Bu-pati / Walikota, bagaiaman hubungan fungsi dan kelembagaan antara kabupaten (yang punya kota/ibu kota kabupaten) dan kota.

o   Mengapa acapkali terjadi kisruh setiap usai pilkada baik di tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota?

3.      Kepartaian & Pemilu.

o   Menjelang pemilu 2009, banyak parpol baru bermunculan. Adakah sebagai konsekuensi logis atas pilihan atas demokrasi (hak menyatakan pendapat, hak berkumpul / berseri-kat) atau, akibat demokrasi yang ‘kebablasan’, atau sebagai konsekuensi logis sistem yang berlaku (sistem pemerintahan, sistem pemilu / UU Pemilu, UU Kepartaian).  

o   Bisakah militer, polisi, birokrasi, dan/atau hakim dipilih untuk menduduki kursi legislatif dan/atau eksekutif? Siapa yang berhak memilih dan dipilih?

4.      Hukum.

o   Apa dampak dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia?

o   Apa penyebab “Mafia Peradilan”?

o   Bagaimana menciptakan dan/atau menegakkan lembaga peradilan agar kembali dihor-mati publik?

5.      Hak Asasi Manusia .

o   Kasus salah tangkap acap kali terjadi (terakhir kasus Imam Hambali cs), belum adanya kejelasan penyelesaian kasus pengilangan paksa, tidak kunjung selesainya kasus penye-lesaian korban ‘Lumpur Lapindo’, dll, bagaimana sesungguhnya wajah HAM di Indone-sia?
o   Bagaimana dengan gagasan ‘rekonsiliasi’?

B.     Ekonomi.

1.      Visi Ekonomi.

o   Goncangnya ekonomi AS menyiratkan sistem pasar bebas murni (neo liberal) kini mulai diragukan sebagai sistem terbaik untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran ne-gara. Adakah alternatif yang bisa diketengahkan sebagai pilihan?

Bagaimana dengan sistem ekonomi sosialis atau, campuran, atau Islam (catatan: terha-dap sistem ekonomi Islam perlu deskripsi lebih jelas).

o   Kebijakan ekonomi yang bagaimana  yang berdampak pada meningkatnya daya beli rak-yat?

o   63 tahun Indonesia Merdeka. Negara masih terus mengeksploitasi SDA tidak terbaru-kan, apa adanya, tanpa nilai tambah (added value), yang sering berdampak pada keru-sakan lingkungan itu, sebagai sumber utama pendapatan negara. Apa dampak (positif dan/atau negatif) eksploitasi SDA yang tidak terbarukan pada daerah penghasil? Adakah potensi lain yang dimiliki Indonesia?

o   Mengapa koperasi yang sering disebut sebagai ‘soko guru perekonomian’ kehidupannya hampir selalu merana. Mengapa BUMN/BUMD yang dimiliki dan dikelola negara hampir selalu merugi? Adakah sama ruang garapan antara Koperasi, BUMN, dan Swasta?

o   Adakah masih relevan pengkategorian tiga bentuk pelaku ekonomi, Koperasi, BUMN, Swasta.

o   Bagaimana sikap Indonesia terhadap peran modal asing/PMA?

o   Apa sikap Indonesia terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional? Adakah Utang LN akan dilakukan melalui lembaga-lembaga tersebut ataukah akan lebih ditekankan pada hubungan bilateral?

o   Adakah diperlukan perubahan paradigma untuk meningkatkan kekuatan perekonomian Indonesia?

2.      Pengangguran.

o   Sebelum krisis keuangan global mulai melanda (Oktober 2008) ratio jumlah penganggur di Indonesia sudah cukup besar. Saat krisis keuangan global mulai menerjang, PHK dari ke hari yang dilakukan industri manufaktur dan jasa yang collapse langsung menambah jumlah pengangguran. Adakah gambaran alternatif yang bisa diketengahkan untuk, seti-daknya, mengurangi dampak yang lebih parah?

o   Dengan apa masalah ketenagakerjaan diatasi? PMA, PMDN, APBN, atau ada pendekat-an lain?  

o   Sektor informal, yang tumbuh marak diperkotaan, sering dikeluhkan sebagai penyebab kumuhnya kota. Apa penyebabnya? Adakah akibat sistem, atau akibat kebijakan, atau akibat orientasi pembangunan yang menempatkan kota sebagai ‘indikator’ keberhasilan pembangunan? Harus bagaimana sikap negara?

C.      Budaya.

o   32 tahun Orde Baru sejarah Indonesia lebih ditekankan pada perjuangan bersenjata un-tuk merebut kemerdekaan. Sejumlah tokoh yang terasa terlalu dipaksakan. Generasi muda menjadi kurang/tidak memahami makna, arti, dan peran diplomasi, arti dan pe-ran komunitas internasional, dan kurang/tidak memahami peta global (padahal pema-haman akan peta global adalah salah satu prasyarat untuk terjun dalam pergaulan / percaturan/persaingan global). Bagaimana sejarah Indonesia (dan sejarah dunia) harus disusun (pra sejarah s/d modern)?

o   Adakah kehendak untuk menanamkan budaya maritim terhadap putra/putri Indonesia? (+ 70% wilayah Indonesia adalah laut!). Apa dampaknya?

o   Bagaimana mentransformasi budaya tani ke budaya industri/budaya sains & teknologi?

o   Demokrasi dan budaya kritik. Adakah kaitannya?

o   Bagaimana menanamkan kembali kebanggaan atas kebhinekaan (plural) (agama, adat, budaya dan kearifan lokal, dll) di tengah budaya uniformitas yang merasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara?

o   Menyontek, membajak (a.l., karya tulis, karya seni dan produk soft ware / hard ware), adalah produk ‘budaya instan’ yang terlalu lama tertanam. Di sisi lain adakah kaitan antara Kepres, Inpres, Kepmen, dll, yang marak di era Orde Baru juga berkait dengan ‘budaya instan’? Adakah perlu mengembangkan budaya yang menghargai proses dan tidak semata berorientasi pada hasil?

o   Bagaimana menyikapi pengaruh lintas budaya, dampak dari revolusi informasi, yang sering dikeluhkan sebagai merusak budaya bangsa?

o   Bagiamana mentransormasikan kearifan lokal ke dalam budaya bangsa sebagai bagian dari upaya memperkuat dan memperkaya ketahanan nasional?

o   Taiwan, Cina, India, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam semula masuk kategori negara berkembang namun kemudian mampu dan sukses me-masuki persaingan global. Mereka menyadari hanya dengan penguasaan sains, tekno-logi, (dan seni) dan pentingnya arti penelitian (ilmu murni dan ilmu terapan), bagi bang-sa.

Kendala apa yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia? Apa visi, konsep, dan pro-gram pendidikan Indonesia agar bisa mensejajarkan diri dengan mereka?

http://fbandung.wordpress.com/selected-feature/merumuskan-pokok-pokok-permasalahan-bangsa/

Kamis, 27 Juni 2013

Suatu Hal Yang Penuh Tanda Tanya

Untuk kamu bidadariku yang penuh tanda tanya !

Pada saat seperti ini izinkanlah aku mempertanyakan ,
dimana kau letakkan aku ?
Adakah aku seberharga cicin yang melingkar manis dijarimu ?
Atau aku seyaman sepatu tuamu yang tak terasa lagi kala dipakai ?
Akankah kau pertahanku selayak nyawamu sendiri ?
Ataukah namaku hanya akan melintas sekilas didetik-detik terakhirmu ?
Untuk kemudian menyelam seperrti arwah tersedot surga.
Mengertikah kau kini ?
Karna itulah aku ingin hidup nyata !!

                                                                                                dee
                                                                                          supernova

Senin, 24 Juni 2013

Kampung Kecilku






Saat ini belum begitu banyak yang berubah dikampung ini,masih hampir sama ketika  saya     masih berseragam sekolah dahulu hanya saja lahan yang dahulunya kosong yang menjadi tempat anak-anak bermain bola saat ini mulai dibangun gedung-gedung pamerintah maupun rumah-rumah penduduk meski diantara setiap rumah penduduk jaraknya hampir agak  terpisah jauh dari rumah penduduk lainnya,  bangunan-bangunan proyekpun mulai terlihat dimana-mana dan  kampus tempat mengenyam pendidikan sudah mulai  berdiri megah. dari pinggir-pinggir jalan sudah bisa terlihat dimana gedung pemerintah dan kampus itu berada.

Dahahulunya sawah-sawah yang membentang luas,lahan pertanian masih bisa dilihat dari pinggir-pinggir jalan namun saat ini lahan pertanian seperti sawah telah dialih fungsikan untuk pembagunan rumah penduduk, sekarang sawah-sawah yang menjadi tempat lahan pertanian mulai tetutupi dengan berdirinya rumah penduduk bahkan berdirinya kantor-kantor pemerintah.

Dengan tampa mereka sadari berdirinya bangunan-bangunan tersebut akan berdampak terhadap hasil pertanian mereka, yang dahulunya bisa menghasilkan beberpa kaleng beras pertahun dan mungkin saat ini mereka tidak bisa lagi memetik hasil pertanian mereka seperti dahulu ketika dimana lahan-lahan mereka masih begitu luas.

          Bukan itu saja dampak dari pembangunan tersebut, akan banyak hal lain yang akan timbul dari pembangunan-pembangunan tersebut seperti peternak-peternak sapi,kerbau maupun kambing. Mereka tidak bisa lagi melepaskan ternak mereka dengan bebas, makanan sapi seperti rumut-rumput akan sulit lagi mereka cari yang dahulunya makanan ternak mereka tidak sulit mereka cari dan sekarang mereka harus mencari makan ternak mereka ke suatu tempat yang jauh dari tempat biasa mereka mencari makanan ternak mereka.
          Seharusnya pemda setempat bisa mempetakan yang mana boleh didirikan bangunan-bangunan pemerintah maupun rumah penduduk dan yang mana bisa untuk dijadikan lahan produksi pertanian, akan sangat sayang sekali jika lahan untuk pertanian yang sangat baik dan subur untuk pertanian di alih fungsikan sebagai tempat berdirinya gedung-gedung yang hanya dimanfaatkan segelintir orang saja. Yang mungkin tidak bisa di nikmati oleh semua masyarakat.

           Bagi saya alangkah  baiknya  membangun infrastruktur seperti jalan yang di perlebar,jalan yang berlubang diperbaiki, jalan yang masih berupa tanah di gantikan  dengan  jalan setapak agar mereka yang membawa hasil pertanian dari gunung-gunung tidak merasa kesulitan jika membawa dari hasil pertanian mereka, dan kalau infrastrktur seperti jalan telah baik itu sangat membantu dan mempermudah akses mereka untuk membawa  hasil pertanian mereka yang begitu melimpah ke suatu tempat perdangan.

           Namun  dengan minimnya pengetahuan masyarakat, dan kurang mendapatkan pengarahan dari pemerintah setempat, dalam waktu yang tidak begitu lama mungkin 4_5 tahun mereka akan mulai merasakan susahnya untuk mencari beras yang dahulunya bisa mereka beli dengan harga yang tidak begitu tinggi mungkin suatu saat mereka akan membeli harga beras jauh dari harga yang tidak pernah  mereka bayangkan yang dahulunya mereka menjadi penghasil beras terbesar dan tidak bisa dipungkiri juga  suatu saat mereka akan menjadi pengekspor beras karna pertumbuhan penduduk semakin meningkat sedangkan hasil dari pertanian mereka terus menurun.




Kamis, 06 Juni 2013

BAB 8 Macam – macam Kebijakan Pemerintah Tentang Sistem Ekonomi Indonesia

Macam – macam Kebijakan Pemerintah Tentang Sistem Ekonomi Indonesia

     
Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain kebijakan ekonomi diperlukan juga kebijakan nonekonmi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu :


1. Kebijakan Ekonomi Mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. 
2. Kebijakan Ekonomi meso adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada wilayah tertentu atau pada sektor-sektor tertentu.
3. Kebijakan Ekonomi makro ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional (agregat). Oleh sebab itu, kebijakan ini bisa mempengaruhi atau bahkan membuat kebijakan meso dan kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. Maka dari itu saya akan membahas lebih dalam mengenai kebijakan ekonomi makro.
Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.
Ada 2 macam kebijakan fiskal yatu :

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan Negara guna memberi stimulus pada perekonomian.  

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif
Kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.

Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu:
1. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi 
2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
3. Untuk  menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi.
   
    Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.

Ada 2 kebijakan moneter yaitu :
1.     Kebijakan Moneter Ekspansif
Suatu kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar.

2.    Kebijakan Moneter Kontraktif 
Suatu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Ada beberapa cara untuk melakukan kebijakan moneter diantaranya : 

1.     Operasi Pasar Terbuka
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli   surat berharga pemerintah.
2.    Diskonto 
Diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.
3.    Rasio Cadangan Wajib 
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.
 
A. KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER SEKTOR LUAR NEGERI

       Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.
Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara.
Di lain sisi, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara.
 Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh besarnya surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal ini akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya tergantung kepada besarnya surplus tersebut . Pada umumnya surplus tersebut dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk membayar hutang pemerintah (prepayment).
         Dalam hal terjadi defisit, maka defisit tersebut dapat dibayai dengan pinjaman luar negeri (official foreign borrowing) atau dengan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara (government bonds) dan privatisasi. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa penerbitan obligasi negara merupakan bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri non-perbankan yang nantinya diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih tinggi. Hal yang paling penting diperhatikan adalah menjaga agar hutang luar negeri atau hutang dalam negeri tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara (sustainable).  
          Pada dasarnya defisit dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian. Dalam hal defisit APBN dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka hal ini tidak menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, seperti halnya dengan sebagian besar pinjaman dari CGI selama ini. Akan tetapi bila pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri, maka pembiayaan defisit dengan memakai pinjaman luar negeri tersebut akan menimbulkan tekanan inflasi. Dilain pihak, pembiayaan defisit APBN dengan penerbitan obligasi negara akan menambah jumlah uang yang beredar dan akan menimbulkan tekanan inflasi.
 Adapun pembiayaan defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar negeri akan berpengaruh pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas modal pemerintah . Semakin besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik, lalu lintas modal Pemerintah cenderung positif. Adapun kinerja pemerintah dapat dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. Nilai lalu lintas moneter yang positif menunjukkan adanya cash inflow.

B. Kebijakan Moneter Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian

        Pada dasarnya, kebijaksanaan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang “tepat” sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank sentral, melalui berbagai instrumen , khususnya open market operations (OMOs).
 Dalam melaksanakan OMO, pada umumnya bank sentral menjual atau membeli obligasi negara jangka panjang. Jika likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu ditambah, maka bank sentral akan membeli sejumlah obligasi negara di pasar sekunder, sehingga uang beredar bertambah, dan dilain pihak bila bank sentral ingin mengurangi likuiditas dalam perekonomian, bank sentral akan menjual sebagian obligasi negara yang berada dalam portofolio bank sentral. Perlu difahami bahwa portofolio obligasi negara di bank sentral tersebut memberikan pendapatan kepada bank sentral berupa bunga obligasi.
Dalam kasus Indonesia, sampai saat ini Bank Indonesia belum memiliki obligasi negara yang dapat dipakai untuk OMO. Walaupun pemerintah Indonesia telah menerbitkan obligasi, yang dimulai pada masa krisis untuk rekapitalisasi bank-bank yang bermasalah, tetapi pasar sekunder bagi obligasi negara baru pada tahap awal dan volume transaksi jual beli di pasar sekunder tersebut masih sedikit. Selama ini Bank Indonesia masih mempergunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan OMOs. Disamping menimbulkan beban pada Bank Indonesia, karena BI harus membayar bunga SBI yang cukup tinggi, jangka waktu SBI juga sangat pendek, umumnya 1 (satu) bulan, sehingga instrumen ini sebenarnya kurang memadai untuk dipakai dalam OMOs.


Referensi :

BAB 7 PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

Perdagangan antar negara

Perdagangan antar negara atau sering disebut dengan persagangan internasional merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Manfaat dari perdagangan internasional ini adalah
  1. Dapat memperoleh barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri
  2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi produksi bagi tiap-tiap negara
  3. Memperluas pasar hasil produksi
  4. Meningkatkan devisa
  5. Meningkatkan teknologi

Faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional adalah
  1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri
  2. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan penerimaan negara
  3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
  4. Adanya kelebihan kapasitas produksi dalam negeri sehingga perlu perluasan pasar untuk menjual produk tersebut
  5. Adanya perbedaan kondisi di setiap negara sehingga menyebabkan perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi
  6. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang
  7. keinginan untuk menjalin kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain
  8. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negarapun di dunia dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri

Hambatan perdagangan
Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas.
Bentuk-bentuk hambatan perdangangan antara lain:
  • Tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor.
  • Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga.
  • Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan,pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain.
  • Muatan lokal.
  • Peraturan administrasi.
  • Peraturan Atiduping.
Hambatan perdangan mengurangi efesiensi karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasialan dari bea-bea.
argumen untuk hambatan perdangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika
Di Indonesia, hambatan perdagangan banyak digunakan untuk membatasi impor pertanian dari luar negeri untuk melindungi petani dari anjloknya harga lokal.

NERACA PEMBAYARAN LUAR NEGERI INDONESIA

Neraca pembayaran (balance of payment) adalah catatan transaksi antara penduduk suatu negara dengan negara-negara lainnya. Terdapat 2(dua) jenis neraca pembayaran, yaitu : neraca perdagangan dan neraca modal.

Transaksi berjalan (current account), mencatat perdagangan barang dan jasa, termasuk pembayaran transfer. Jasa termasuk pengangkutan, pembayaran royalti, dan pembayaran bunga. Jasa juga termasuk pendapatan investasi neto, bunga dan keuntungan dari aset kita dikurangi pendapatan pihak luar negeri dari aset yang dimilikinya di negara lain. Pembayaran transfer terdiri dari pengiriman uang, hadiah dan bantuan. Secara sederhana, neraca perdagangan (trade balance) berisi catatan perdagangan barang.Dengan menambahkan transfer neto ke dalam neraca perdagangan, maka akan mendapatkan sebuah transaksi berjalan.
Perhitungan sederhana neraca pembayaran adalah bahwa setiap transaksi yang meningkatkan pembayaran oleh suatu negara dihitung sebagai defisit dalam neraca pembayaran negara tersebut untuk negara lain, impor mobil, pemberian kepada orang asing, pembelian lahan di luar negeri, atau deposit yang ada di bank di luar negeri. Semuanya merupakan item defisit.

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.
1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.

2. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

Situasi neraca pembayaran selama empat tahun pelaksanaan Repelita V secara umum tetap terkendali dalam batas-batas yang wajar. Perkembangan neraca pembayaran tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, impor dan arus modal luar negeri.

Sejak tahun 1988/89 sampai dengan tahun keempat Repelita V nilai ekspor secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 15,5% per tahun, dari US$ 19,8 miliar pada tahun 1988/89 menjadi US$ 35,3 miliar pada tahun 1992/93 (lihat Tabel V-1). Peningkatan pertumbuhan ini terutama berasal dari laju pertumbuhan ekspor non migas yang meningkat rata-rata 19,5% per tahun sehingga mencapai US$ 24,8 miliar pada tahun 1992/93. Namun peningkatan laju pertumbuhan ekspor non migas yang pesat ini tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekspor minyak bumi dan gas alam cair. Selama kurun waktu tersebut, ekspor minyak bumi dan gas alam cair masing-masing hanya meningkat rata-rata sebesar 6,2% dan 11,8% per tahun, atau masing-masing menjadi sebesar US$ 6,4 miliar dan US$ 4,1 miliar pada tahun 1992/93.

Sementara itu, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan semakin mantap sehingga semakin mampu berperan sebagai sumber penerimaan devisa utama. Dalam tiga tahun terakhir ini, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan terus meningkat dari 54,6% pada tahun 1990/91 menjadi 64,0% pada tahun 1991/92 dan menjadi 70,3 % pada tahun 1992/93.

PERAN KURS VOLUTA ASING PADA PREKONOMIAN INDONESIA

Dalam pembayaran antar negara ada suatu kekhususan yang tidak terdapat dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri. Sebab semua negara mempunyai mata uang atau valutanya sendiri, yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di dalam batas-batas daerah kekuasaan itu sendiri, tetapi belum tentu mau diterima luar negeri. Jadi pembayaran antar negara harus menyangkut lebih dari satu macam mata uang, yang harus dipertukarkan satu sama lain dengan harga atau kurs tertentu. Hal inilah yang membuat perdagangan dan pembayaran internasional menjadi perkara yang rumit, maka dari itu dibuatlah alat pembayaran yang bisa digunakan oleh banyak negara (antarnegara) atau disebut dengan alat pembayaran internasional, yakni valuta asing.

Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (rupiah misalnya) yang harus dikeluarkan/ dikorbankan untuk mendapatkan satu unit nilai uang asing (dollar misalnya). Sehingga dengan kata lain, jika kita gunakan contoh rupiah dan dollar, maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambarkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit dollar dalam kurun waktu tertentu. Kurs valuta asing adalah harga valuta asing, dinyatakan dalam valuta sendiri. Misalnya US $ 1.00 = Rp. 10.000,-

Penentuan Kurs Valuta Asing

Pada dasarnya ada tiga sistem atau cara untuk menentukan tinggi-rendahnya kurs atau nilai tukar valuta asing:
  1. Kurs tetap, karena dikaitkan dengan emas sebagai standard atau patokannya.
  2. Kurs bebas, yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasaran bebas, lepas dari kaitan dengan emas. Dalam hal ini kurs bisa naik – turun dengan bebas. Dewasa ini orang bicara tentang kurs mengambang (floating rates)
  3. Kurs dibuat stabil berdasarkan perjanjian internasional yaitu ditetapkan oleh pemerintah/bank sentral dalam perbandingan tertentu dengan dollar atau emas sebagai patokan.
Akibat kurs yang tidak sesuai

Apabila mata uang suatu negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan valuta lain (Kurs resmi lebih tinggi daripada perbandingan daya beli yang sesungguhnya atau disebut over valued), akibatnya ekspornya akan macet dan impornya didorong terlalu besar, sehingga keseimbangan neraca pembayaran terancam.
Hal yang sebaliknya terjadi apabila mata uang dinilai terlalu rendah atau under valued: apabila kurs resmi terlalu rendah dibandingkan dengan daya belinya yang sesungguhnya, maka ekspor akan bertambah besar, tetapi impor akan macet.
Dari pembahasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran valuta asing terhadap perekonomian di indonesia adalah sangat penting. Karena valuta asing merupakan alat pembayaran antar negara. Barang dan jasa yang diimpor itu harus dibayar. Untuk pembayaran itu diperlukan valuta asing atau devisa (Foreign exchange), yaitu valuta (mata uang) yang mau diterima oleh dunia internasional. Devisa itu kita peroleh dari hasil ekspor (devisa umum) atau kredit bank luar negeri (devisa kredit).

Sumber: http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/peranan-kurs-valuta-asing-pada-perekonomian-indonesia/